Polisi Tidur Langgar Aturan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pengguna kendaraan yang ngebut di wilayah perumahan memang kerap menyebalkan. Karena alasan itu seorang pria di Malaysia nekat membuat 11 polisi tidur dalam jarak berdekatan. Pria bernama Nor Muhamad Roslam Harun berinisiatif memasang polisi tidur. Tak tanggung-tanggung, dia membangun 11 polisi tidur sekaligus. Semuanya dia buat dalam jarak berdekatan.

Sebenarnya, apakah ada aturan dalam membuat polisi tidur (speed bumper)? Untuk membuat polisi tidur terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Termasuk soal penempatannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yaitu Pasal 4, ayat 1 mengatur tata cara pembuatan dan penempatan alat pembatas kecepatan atau biasa dikenal polisi tidur.  

Adapun peraturan tersebut antara lain, alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya. Polisi tidur mesti ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C dan jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.

Untuk syarat pembuatan polisi tidur ini terdapat pada pasal 5, yaitu pembatas kecepatan kendaraan harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15 persen. Tidak hanya itu, polisi tidur dibuat dari bahan yang sesuai dengan badan jalan dan karet serta harus diberi tanda berupa garis serong dengan cat warna putih.

Dikutip dari kompas.com, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Priyanto, mengatakan, polisi tidur yang menyalahi aturan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten.

Mengutip dari hukumonline.com, khusus untuk wilayah Jakarta, pembuat polisi tidur yang menyalahi aturan bisa dilaporkan. Sebab, ketentuannya diperkuat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta 12/2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyebarangan Jalan. Dalam Perda tersebut polisi tidur tertulis tanggul pengaman jalan.

Pada Pasal 53 (b) dijelaskan setiap orang tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan dilarang membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penggaduh (speed trap). Pelanggar akan dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 5 juta seperti tertulis pada Pasal 105 (1). Selain itu, ketentuan tentang tanggul juga tertuang dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pada Pasal 3 dijelaskan kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang (b) membuat atau memasang tanggul jalan.